Bangkinang- Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Ramlah, SE, M, Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yang langsung dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di ruang zoom lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (18/11/2024).
Hadir mendampingi Pj. Sekda diantaranya Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridharmawan, Kepala BPBD Kampar Agustar, Plt. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kampar Purwoko, Kepala BNPB Letjen. Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, Kepala Bulog Budi Waseso, perwakilan Kementerian Sosial, kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Usai mengikuti Rakor tersebut Pj. Sekda menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting yang telah dibahas dalam rapat koordinasi tersebut Inflasi merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
“Pemda Kampar akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok,” kata Ramlah.
Disisi lain, Ramlah juga menyampaikan potensi bencana Hidrometeorologi Kabupaten Kampar memiliki potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
Menteri Dalam Negeri juga berpesan untuk mengantisipasi bencana alam diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana akan terus dilakukan secara intensif.
“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar untuk Tetap Tenang dan Waspada, Tetap tenang namun waspada terhadap informasi terkait inflasi dan potensi bencana. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya,” ungkapnya.
Selain itu Ramlah juga mengutip arahan Mendagri diantaranya berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah terkait pengendalian inflasi dan mitigasi bencana. Kerjasama dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program-program ini.
Diakhir keterangan Ramlah menyebutkan diharapkan seluruh Satker untuk meningkatkan Kesiapsiagaan, selalu siap siaga menghadapi kemungkinan bencana dengan mengikuti arahan dari pemerintah dan instansi terkait. Pastikan memiliki rencana darurat dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menjelaskan pengendalian Inflasi Pemantauan Harga, Meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus memantau harga komoditas pangan dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala.
“Kerjasama Antar Daerah Mendorong kerjasama antar daerah dalam distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga,” ucapnya.
Untuk Program Pangan Murah menginstruksikan pelaksanaan program pangan murah di pasar-pasar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Subsidi dan Bantuan Menyediakan subsidi dan bantuan kepada agen atau distributor komoditas pangan untuk menekan harga di tingkat konsumen.
Dalam Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi, Kesiapsiagaan Bencana Mendagri menjelaskan bahwa mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di musim penghujan.
“Edukasi dan Pelatihan Menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi bencana,” ungkapnya.
Selain itu Tito Karnavian berpesan koordinasi Lintas Sektor: Mendorong koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk penanggulangan bencana yang efektif. Penggunaan Teknologi Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk pemantauan cuaca dan peringatan dini bencana.
Ia juga menyebutkan, arahan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. (Adv)
Penjabat Sekda Ikuti Rakor Inflasi dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi
Bangkinang- Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Ramlah, SE, M, Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) yang langsung dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di ruang zoom lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (18/11/2024).
Hadir mendampingi Pj. Sekda diantaranya Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridharmawan, Kepala BPBD Kampar Agustar, Plt. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kampar Purwoko, Kepala BNPB Letjen. Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, Kepala Bulog Budi Waseso, perwakilan Kementerian Sosial, kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Usai mengikuti Rakor tersebut Pj. Sekda menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting yang telah dibahas dalam rapat koordinasi tersebut Inflasi merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
“Pemda Kampar akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok,” kata Ramlah.
Disisi lain, Ramlah juga menyampaikan potensi bencana Hidrometeorologi Kabupaten Kampar memiliki potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
Menteri Dalam Negeri juga berpesan untuk mengantisipasi bencana alam diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana akan terus dilakukan secara intensif.
“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar untuk Tetap Tenang dan Waspada, Tetap tenang namun waspada terhadap informasi terkait inflasi dan potensi bencana. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya,” ungkapnya.
Selain itu Ramlah juga mengutip arahan Mendagri diantaranya berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah terkait pengendalian inflasi dan mitigasi bencana. Kerjasama dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program-program ini.
Diakhir keterangan Ramlah menyebutkan diharapkan seluruh Satker untuk meningkatkan Kesiapsiagaan, selalu siap siaga menghadapi kemungkinan bencana dengan mengikuti arahan dari pemerintah dan instansi terkait. Pastikan memiliki rencana darurat dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menjelaskan pengendalian Inflasi Pemantauan Harga, Meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus memantau harga komoditas pangan dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala.
“Kerjasama Antar Daerah Mendorong kerjasama antar daerah dalam distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga,” ucapnya.
Untuk Program Pangan Murah menginstruksikan pelaksanaan program pangan murah di pasar-pasar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Subsidi dan Bantuan Menyediakan subsidi dan bantuan kepada agen atau distributor komoditas pangan untuk menekan harga di tingkat konsumen.
Dalam Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi, Kesiapsiagaan Bencana Mendagri menjelaskan bahwa mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di musim penghujan.
“Edukasi dan Pelatihan Menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi bencana,” ungkapnya.
Selain itu Tito Karnavian berpesan koordinasi Lintas Sektor: Mendorong koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk penanggulangan bencana yang efektif. Penggunaan Teknologi Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk pemantauan cuaca dan peringatan dini bencana.
Ia juga menyebutkan, arahan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. (Adv)