Kampar – Tokoh masyarakat Desa Muara Bio, Tarmizi, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, mengecam keras tindakan oknum Inspektorat Kabupaten Kampar berinisial Ds. Oknum tersebut dinilai tidak profesional karena membocorkan percakapan pribadi masyarakat kepada mantan Kepala Desa Muara Bio, Hardius.
Kronologi bermula pada 20 Agustus 2025, ketika seorang warga Muara Bio menghubungi Ds melalui WhatsApp untuk menanyakan dugaan tidak adanya kegiatan desa pada tahun 2022. Pesan itu dibalas singkat oleh Ds. Keesokan harinya, 21 Agustus 2025, komunikasi kembali terjadi. Namun, tangkapan layar (screenshot) percakapan tersebut justru dikirimkan Ds kepada mantan Kades Hardius. Hardius kemudian meneruskan tangkapan layar itu kepada anggota BPD, hingga akhirnya diketahui masyarakat.
Tokoh masyarakat Tarmizi menilai perbuatan tersebut mencoreng nama baik lembaga Inspektorat.
Seorang aparatur pengawas seharusnya menjaga kerahasiaan dan integritas, bukan malah membocorkan informasi ke pihak yang diperiksa. Ini tindakan tidak profesional dan bentuk penyalahgunaan wewenang,” tegas Tarmizi.
Pada 22 Agustus 2025, tokoh masyarakat bersama BPD Muara Bio melaporkan mosi tidak percaya terhadap Hardius kepada Wakil Bupati Kampar. Mereka meminta agar jabatan Hardius tidak diperpanjang dua tahun sesuai SE Menteri.
Selain itu, masyarakat dan BPD juga menuntut agar oknum Inspektorat berinisial Ds dikenakan sanksi tegas, sekaligus mendesak adanya transparansi pemeriksaan desa. Menurut mereka, selama Hardius menjabat, Inspektorat tidak pernah terlihat turun langsung ke lapangan.
Kami masyarakat bertanya-tanya, dari mana asal laporan hasil pemeriksaan desa itu? Karena kami tidak pernah melihat Inspektorat turun ke titik kegiatan,” ujar Tarmizi.
Kasus ini dinilai bukan hanya persoalan etika, tetapi juga potensi adanya praktik kolusi yang merugikan masyarakat. Untuk itu, masyarakat dan BPD mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap kinerja Inspektorat Kampar.
Kami minta pengawasan diperketat. Jangan sampai ada celah penyalahgunaan wewenang yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas,” tutup Tarmizi.
