Kampar – Polemik tunda bayar tahun anggaran 2024 di Kabupaten Kampar semakin panas. Dalam rapat paripurna DPRD, Senin (23/9/2025), mayoritas anggota dewan menyerang Bupati Ahmad Yuzar, menuding dirinya lamban mengeksekusi kewajiban pembayaran.
Namun, tudingan tersebut dianggap penuh kepura-puraan. Herman, mantan aktivis 1998, menyebut dewan justru ikut bertanggung jawab atas kekacauan keuangan daerah.
“Jangan munafik. APBD itu produk bersama, dibahas dan disahkan eksekutif dan legislatif. Kalau sekarang dewan teriak paling kencang, itu sama saja cuci tangan,” tegas Herman.
Ia menyingkap fakta bahwa hingga 2025, masih banyak proyek pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang menumpuk di berbagai OPD. Proyek inilah, menurutnya, yang memperberat APBD dan memperparah masalah tunda bayar.
“Pokir itu nyata-nyata jadi beban. Jangan hanya bupati yang dijadikan kambing hitam. Kalau mau transparan, buka semua daftar proyek pokir dewan itu ke publik, biar jelas siapa sebenarnya penyebab utang daerah ini menumpuk,” sindirnya.
Herman menegaskan, publik harus kritis dan tidak mudah diprovokasi oleh opini sepihak. “Keuangan daerah ini tanggung jawab bersama. Eksekutif dan legislatif sama-sama punya andil. Kalau dewan mau teriak soal tunda bayar, mereka juga harus siap disorot soal pokir yang bikin APBD megap-megap,” tutupnya.***
