Kampar – Isu penyimpangan dana pendidikan kembali mencuat. Kali ini menyeret nama SMAN 1 Salo, Kabupaten Kampar, setelah LSM Wawasan Hukum Nusantara (WHN) menemukan banyak kejanggalan dalam pengelolaan Dana BOS dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau (BOSDA) yang mencapai lebih dari Rp500 juta dalam dua tahun terakhir.
Ironisnya, kondisi fisik sekolah justru jauh dari layak. Gedung rusak, plafon jebol, taman terbengkalai, dan ruang belajar kotor jauh dari gambaran lembaga pendidikan yang sehat dan transparan.
“Dengan total dana lebih dari setengah miliar, sekolah seharusnya tampil bersih dan nyaman. Tapi yang kami temukan justru rusak, kumuh, dan tidak ada hasil nyata,” tegas Udo Muslim, Ketua Umum LSM WHN kepada Kalibernews.
Kepsek Tak Bisa Jelaskan, Komite Diduga Ikut Lindungi
Ketika dikonfirmasi, Kepala SMAN 1 Salo, Efridanur, tidak mampu menjelaskan secara rinci penggunaan dana BOS maupun BOSDA.
“Untuk detailnya, bendahara yang lebih tahu,” ujarnya singkat sambil mencoba menghindari pembahasan mendalam.
Namun menurut LSM, peran komite sekolah juga disorot. Komite diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan dan malah terkesan melindungi kepala sekolah dalam setiap pertanyaan publik terkait anggaran.
Kepsek dan Bendahara Sering Menghilang Saat Jam Sekolah
Tim media dan LSM yang datang ke sekolah beberapa kali tidak menemukan kepala sekolah dan bendahara di tempat.
Salah seorang guru menyebut keduanya sering keluar di jam kerja dan jarang kembali sampai jam pulang.
“Biasanya alasan makan siang, tapi sering tidak balik lagi sampai sore,” ujar sumber guru yang meminta namanya tidak dicantumkan.
Hal ini semakin memperkuat dugaan minimnya tanggung jawab dan pengawasan di lingkungan sekolah.
Data Dana dan Fakta Lapangan Tak Sinkron
Berdasarkan dokumen yang diperoleh tim WHN:
Dana BOS 2024–2025: Rp345.287.980
Bantuan Provinsi (BOSDA) Riau: Rp162.000.000
Total Dana: Sekitar Rp507.287.980Namun kondisi lapangan menunjukkan:
Atap bocor dan plafon rusak parah
Toilet tanpa pintu dan tidak layak pakai
Taman dan halaman terbengkalai
Perpustakaan minim koleksi
Gedung dibiarkan kotor dan tak terurus
Padahal laporan realisasi dana menunjukkan semua kegiatan telah selesai dan terserap.
Dinas Pendidikan Provinsi Riau Diam
Media Kalibernews sudah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, terkait temuan ini. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya dibaca tanpa balasan.
Hal ini memicu kritik dari LSM WHN yang meminta Kadis Erisman Yahya untuk tidak abai terhadap amanah Gubernur Abdul Wahid.
“Kami minta Kadis menunjukkan kinerja yang tegas. Jangan tutup mata terhadap laporan seperti ini,” desak Udo Muslim.
Pengakuan Guru: Tekanan dari Atas Bikin Takut Jadi Kepsek
Dalam investigasi lanjutan, Udo Muslim mengungkap pengakuan salah seorang guru yang menolak jabatan kepala sekolah karena merasa tak sanggup menanggung tekanan.
“Katanya, orang dinas banyak mintanya, bikin pusing kepala. Belum lagi Inspektorat dan pihak lain,” ujar Udo menirukan pernyataan sang guru.
Udo menduga praktik seperti ini membuka ruang bagi penyimpangan dana BOS dan BOSDA di banyak sekolah, termasuk SMAN 1 Salo yang kini tengah disorot.
LSM Minta Audit Total
LSM WHN menegaskan telah menyiapkan laporan resmi untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kampar dan Inspektorat Provinsi Riau guna mengaudit penuh aliran dana BOS dan BOSDA di SMAN 1 Salo.
“Kami ingin audit menyeluruh. Ini bukan hanya soal kepala sekolah, tapi juga sistem yang membiarkan penyimpangan tumbuh subur,” tegas Udo.
Catatan WHN
Kasus SMAN 1 Salo menjadi potret buram dunia pendidikan Riau.
Dana ratusan juta digelontorkan, namun yang tampak justru sekolah rusak dan laporan penuh tanda tanya.
Komite, bendahara, hingga pejabat dinas kini berada di bawah sorotan publik.
Masyarakat berharap aparat hukum bergerak cepat karena setiap rupiah dana BOS adalah hak anak bangsa, bukan bancakan pejabat sekolah. (Tim)
