PEKANBARU — Pergantian Thomas Larfo Dimeira dari jabatan Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menjadi perhatian publik setelah terjadi tidak lama usai dirinya memberikan kesaksian dalam persidangan dugaan pemerasan yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam sidang tersebut, Thomas mengungkap adanya permintaan dana sebesar Rp300 juta kepada mantan Kadis PUPR Riau, Muhammad Arief Setiawan. Dana itu disebut berkaitan dengan rencana perbaikan rumah dinas Kapolda Riau.
Thomas menyatakan permintaan tersebut disampaikan atas arahan SF Hariyanto. Meski uang itu disebut tidak jadi digunakan dan telah dikembalikan kepada KPK, kesaksian tersebut langsung menjadi sorotan publik.
Tak lama setelah fakta persidangan mencuat, Thomas kemudian diganti dari posisinya di Dinas PUPR-PKPP Riau. Pergantian itu pun memunculkan berbagai tanggapan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Aktivis Riau, Antoni, menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.
“Momentum pergantiannya memang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu penting ada penjelasan yang transparan supaya tidak berkembang asumsi liar,” ujar Antoni.
Ia juga berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat mengungkap seluruh fakta secara objektif dan profesional.
Sementara itu, SF Hariyanto membantah pergantian Thomas berkaitan dengan isi persidangan. Ia menegaskan rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi demi meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur di Riau.
Kasus dugaan korupsi dan praktik permainan proyek di lingkungan PUPR Riau sendiri masih terus menjadi perhatian publik sejak operasi tangkap tangan KPK pada 2025 lalu.
Dengan munculnya sejumlah fakta baru dalam persidangan, masyarakat kini menanti perkembangan lanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan.
Tim Redaksi
