KAMPAR, RIAU — Pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi perhatian publik. Tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang memasuki tahap akhir kini mendapat sorotan terkait sejumlah nama calon pejabat maupun pejabat yang disebut memiliki hubungan keluarga, kedekatan personal, maupun relasi dengan lingkaran kekuasaan.
Sorotan publik bukan hanya mengenai siapa yang akan menduduki jabatan, tetapi bagaimana memastikan seluruh proses pengangkatan benar-benar berdasarkan sistem merit, yakni mengutamakan kompetensi, kinerja, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi pemerintahan.
Calon Sekda Kampar Jadi Sorotan Utama
Posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar menjadi salah satu jabatan paling strategis dan mendapat perhatian besar dari masyarakat.
Nama Ardi Mardiansyah menjadi salah satu kandidat dalam proses seleksi. Publik menyoroti informasi yang beredar mengenai hubungan keluarga dengan Bupati Kampar Ahmad Yuzar.
Hal tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya konflik kepentingan. Masyarakat berharap keputusan akhir pemilihan Sekda tetap mengacu pada kemampuan, pengalaman, integritas, dan rekam jejak calon.
Jabatan Strategis Lain Ikut Menjadi Perhatian
Untuk posisi Inspektur Daerah Kabupaten Kampar, nama Muhammad Irsyad juga menjadi sorotan publik. Informasi mengenai hubungan keluarga dengan Ardi Mardiansyah dinilai perlu menjadi perhatian agar posisi pengawasan internal pemerintah tetap menjaga independensi dan profesionalitas.
Sementara pada jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kampar, nama Al Kautsar turut menjadi perhatian karena disebut memiliki kedekatan dengan Bupati Kampar.
Selain itu, nama Tengku Said Hidayat yang disebut masuk dalam bursa calon Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kampar juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Publik menyoroti informasi yang beredar mengenai hubungan kekerabatan dekat dengan keluarga Bupati Kampar.
Munculnya sejumlah nama yang dikaitkan dengan hubungan keluarga maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan membuat masyarakat menuntut adanya transparansi penuh dalam proses seleksi. Bagi publik, siapapun berhak mengikuti seleksi, namun jabatan strategis harus dipastikan diberikan kepada figur yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak terbaik.
Kepala OPD Kampar Ikut Disorot
Selain calon pejabat hasil seleksi terbuka, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang sedang menjabat juga menjadi perhatian masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Zambur, mendapat sorotan karena merupakan adik kandung Bupati Kampar.
Kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar, Riadel Fitri, juga menjadi perhatian publik karena dikaitkan dengan hubungan keluarga dengan Ardi Mardiansyah yang menjadi salah satu kandidat kuat Sekda Kampar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana prinsip merit system benar-benar diterapkan dalam tata kelola birokrasi Kabupaten Kampar.
Bursa Kepala Dinas Kesehatan Jadi Perhatian
Perhatian masyarakat juga tertuju pada nama Rita Anggaraini yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Rita diketahui belum lama dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kuok.
Munculnya nama Rita Anggaraini dalam bursa calon Kepala Dinas Kesehatan menjadi perhatian publik bukan hanya terkait pengalaman birokrasi dan kemampuan manajerial, tetapi juga karena dinamika internal yang sempat berkembang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
Di kalangan birokrasi beredar informasi bahwa pengunduran diri dr. Asmara Fitrah Abadi dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan diduga berkaitan dengan kondisi internal organisasi yang dinilai kurang harmonis.
Informasi yang berkembang menyebut adanya ketidaknyamanan dalam pola koordinasi karena Sekretaris Dinas Kesehatan disebut lebih sering berkomunikasi langsung dengan Bupati Kampar dibanding melalui mekanisme birokrasi yang berlaku.
Publik juga menyoroti fakta bahwa Rita Anggaraini merupakan istri dari H. Eka Demi Yusra yang dikenal sebagai ketua tim pemenangan Ahmad Yuzar pada Pilkada Kampar saat ini menjabat sebagai Dirut PDAM kampar hingga saat ini belum di lantik di duga cacat administrasi, moral dan etika.
Kondisi ini turut memunculkan berbagai persepsi dan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Karena itu, masyarakat berharap proses penentuan Kepala Dinas Kesehatan dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi agar pejabat yang terpilih benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Aktivis: Jangan Sampai Kedekatan Mengalahkan Kompetensi
Aktivis Kampar Putra Rahmad Ilahi menilai pemerintah daerah harus membuktikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional.
“Masyarakat tidak mempermasalahkan siapa pun yang dipilih selama prosesnya objektif dan orang tersebut memiliki kemampuan. Yang menjadi perhatian adalah jangan sampai kedekatan mengalahkan kompetensi dan prestasi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan aktivis Riau Muhammad Arsyad. Menurutnya, jabatan strategis bukan sekadar posisi, melainkan amanah besar untuk membawa perubahan bagi daerah.
“Kampar membutuhkan pejabat yang mampu bekerja, memiliki integritas, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Proses seleksi harus menjadi bukti bahwa sistem merit benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas administratif,” tegasnya.
Publik Menunggu Pembuktian
Pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar kini menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sistem merit.
Masyarakat menilai keterbukaan, objektivitas, dan profesionalitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Siapa pun yang nantinya terpilih diharapkan mampu membuktikan kapasitasnya melalui kinerja nyata, bukan karena hubungan keluarga, kedekatan politik, ataupun relasi dengan lingkaran kekuasaan.
Publik kini menunggu jawaban dari Pemerintah Kabupaten Kampar: apakah sistem merit benar-benar menjadi dasar utama pengisian jabatan, atau justru persepsi politik kekerabatan akan terus membayangi wajah birokrasi daerah.
Tim Redaksi
