PEKANBARU,RIAU – Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru yang terdiri dari PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, dan KAMMI mendesak Kapolda Riau menuntaskan penyelidikan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa saat aksi unjuk rasa pada 22 Juni 2026. Aliansi juga meminta Kapolresta Pekanbaru, Kasat Intelkam Polresta Pekanbaru, dan Kapolsek Bukit Raya dicopot dari jabatannya demi menjaga objektivitas proses pemeriksaan.
Desakan tersebut disampaikan setelah Polda Riau menyatakan penyelidikan tetap berlanjut meskipun laporan korban telah dicabut. Menurut Aliansi, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui proses hukum yang menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab dalam rantai komando pengamanan aksi.
Cipayung Plus menilai dugaan keterlibatan oknum aparat sebagaimana disampaikan Polda Riau dalam hasil pemeriksaan awal perlu diusut secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Apabila ditemukan pelanggaran, mereka meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum, baik secara pidana, etik, maupun disiplin.
Selain itu, Aliansi berpendapat insiden tersebut menjadi indikator adanya dugaan kelemahan dalam pelaksanaan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Karena itu, mereka menilai pencopotan pejabat terkait merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi sekaligus langkah untuk menjaga independensi proses penyelidikan.
Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru menegaskan akan terus mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas. Sementara itu, Polda Riau sebelumnya telah menyatakan proses penyelidikan kasus dugaan kekerasan terhadap mahasiswa tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku meski laporan dari korban telah dicabut.
(Tim Redaksi)
