BANGKINANG KOTA ,KAMPAR– Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Kamis (29/10/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi antarpemerintah sekaligus menyatukan langkah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T., M.M., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Febrinaldi Tridarmawan, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang (Samsat Bangkinang) Ade Syaputra, Sekretaris Bapenda Kampar Jaka Putra beserta jajaran, para camat, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan dari sektor opsen pajak kendaraan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, pertukaran data dan informasi yang akurat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah kecamatan dalam mendukung sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T., M.M., memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan upaya optimalisasi penerimaan daerah, khususnya melalui penguatan sinergi dengan Samsat, pemerintah kecamatan, serta perangkat daerah terkait.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan berbagai potensi penerimaan dapat dipetakan secara lebih akurat, kendala di lapangan dapat diidentifikasi, dan langkah optimalisasi dapat dilaksanakan secara terukur.
Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Ade Syaputra, juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah kabupaten dalam mendukung kelancaran pemungutan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian penerimaan.
Lebih jauh, optimalisasi Opsen PKB dan BBNKB tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan angka penerimaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Penerimaan yang dikelola secara optimal diharapkan dapat memperluas kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membiayai berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan program ini membutuhkan komitmen bersama. Bapenda, Samsat, pemerintah kecamatan, perangkat daerah, hingga masyarakat harus mengambil bagian sesuai peran masing-masing.
Pada akhirnya, kepatuhan membayar pajak kendaraan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
Sinergi yang kuat, data yang akurat, dan pengawasan yang konsisten menjadi fondasi penting agar setiap potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara maksimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kampar.(Red)
