Kampar – Gelombang kritik terhadap Sekda Kampar, Hambali, terus menguat. Aktivis Mahasiswa Kampar, Putra Rahmad Ilahi, menilai sikap Hambali yang menuding adanya pelanggaran hukum dalam uji kompetensi pejabat eselon II sebagai tindakan memalukan dan mencederai marwah pemerintahan.
“Sekda seharusnya jadi teladan, bukan penyulut kegaduhan. Ucapan seperti itu bisa merusak citra birokrasi,” tegas Putra Rahmad, Kamis (16/10).
Ia mendesak Bupati Kampar, H. Yuzar, segera melakukan asesmen dan evaluasi menyeluruh terhadap posisi Sekda Hambali.
Menurutnya, seorang pejabat yang sudah kehilangan kontrol dan etika publik tak layak lagi memegang jabatan strategis.
“Pak Yuzar harus tegas! Jangan biarkan ada pejabat yang membuat gaduh dan mempermalukan Pemkab Kampar di mata publik,” ujarnya.
Putra menegaskan, tudingan Hambali soal pelanggaran hukum dalam uji kompetensi pejabat tidak berdasar.
Kegiatan tersebut, kata dia, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif.
“Semuanya sesuai prosedur. Tidak ada pelanggaran. Kalau masih ada yang menuduh, itu hanya bentuk ketidakpuasan pribadi,” tambahnya.
Putra juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Kampar agar tidak mencari panggung dengan menyerang sesama pejabat, karena yang dirugikan adalah nama baik daerah dan kepercayaan publik.
“Sudah saatnya pejabat fokus kerja, bukan cari sensasi,” tutupnya dengan nada tegas.(Sandra)
