KAMPAR – Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau memberikan keringanan sebesar 40 persen atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus kendaraan angkutan barang menjadi perhatian dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga optimalisasi penerimaan daerah.
Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi momentum bagi para pelaku usaha angkutan barang untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban yang lebih ringan. Program ini juga perlu disosialisasikan secara luas agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T,. M.T menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, pemberian keringanan pajak harus dilihat bukan hanya dari sisi pengurangan beban wajib pajak, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi Riau ini. Keringanan pajak diharapkan dapat membantu meringankan beban pelaku usaha angkutan barang sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” demikian draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Zamhur.
Ia juga menilai, kebijakan tersebut perlu dicermati dari sisi dampaknya terhadap penerimaan daerah, khususnya komponen Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian penerimaan kabupaten.
“Bagi Kabupaten Kampar, hal ini perlu disikapi melalui koordinasi dan evaluasi yang terukur bersama Bapenda Provinsi Riau serta pihak Samsat. Kami ingin memastikan kebijakan ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal,” lanjut pernyataan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan perpajakan tidak semata-mata diukur dari besarnya penerimaan yang diperoleh pemerintah. Lebih dari itu, kebijakan yang baik harus mampu membangun kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan wajib pajak.
“Harapan kami, kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penguatan pendapatan daerah. Optimalisasi pajak harus berjalan beriringan dengan pelayanan yang baik, transparansi, dan kesadaran masyarakat,” demikian penegasan dalam draf komentar tersebut.
Kebijakan keringanan PKB ini merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau, bukan program yang ditetapkan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Karena itu, informasi mengenai persyaratan, mekanisme, dan batas waktu pengajuan perlu merujuk pada ketentuan resmi Bapenda Provinsi Riau.
Masyarakat, khususnya pemilik kendaraan angkutan barang, diimbau untuk memastikan persyaratan dan ketentuan program melalui kanal resmi pemerintah sebelum mengajukan permohonan. (Putra)
