KAMPAR,RIAU – Kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Kampar menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Program yang dilaksanakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar tersebut telah memberikan manfaat kepada 3.226 penerima dalam periode 15 September 2025 hingga 30 September 2026, dengan total nilai stimulus lebih dari Rp13 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat.
Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T,. M.M menilai kebijakan pembebasan BPHTB bagi MBR merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk memperoleh kepemilikan rumah.
“Bagi kami, keberhasilan pengelolaan pajak daerah bukan hanya dilihat dari seberapa besar penerimaan yang berhasil dikumpulkan. Lebih dari itu, kebijakan pajak juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah hadir memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat,” demikian draf komentar yang perlu dikonfirmasi kepada Zamhur.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan program harus tetap memperhatikan ketepatan sasaran, ketelitian administrasi, serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa fasilitas ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, ketepatan data, proses verifikasi, dan transparansi pelayanan menjadi hal penting. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan membantu masyarakat justru tidak tepat sasaran,” demikian lanjutan draf pernyataannya.
Menurutnya, pelayanan perpajakan harus terus dibangun dengan prinsip kemudahan, kepastian, dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan fasilitas yang sesuai haknya, tetapi juga memperoleh pelayanan yang profesional.
Di sisi lain, program tersebut juga menjadi tantangan bagi Bapenda untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan stimulus bagi masyarakat dan pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan data penerima, nilai pembebasan, dan manfaat yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebijakan perpajakan yang baik bukan semata-mata tentang menarik penerimaan dari masyarakat, melainkan juga memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan demikian, keberhasilan Bapenda tidak hanya diukur dari angka penerimaan daerah, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan sejauh mana kebijakan perpajakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Antoni)
