KAMPAR,RIAU – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup hanya mengandalkan penetapan target dan laporan realisasi penerimaan. Diperlukan pemetaan potensi yang akurat, strategi pemungutan yang terukur, serta evaluasi terhadap kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar dalam mendorong pengelolaan pendapatan daerah yang lebih objektif dan akuntabel.
Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T,. M.M sebelumnya menegaskan pentingnya perubahan pola penetapan target PAD. Menurutnya, target penerimaan ke depan harus disusun berdasarkan potensi riil masing-masing sektor, bukan semata-mata mengacu pada capaian tahun sebelumnya.
“Kita harus berani mengubah pola pikir dalam mengelola pendapatan daerah. Target PAD tidak boleh hanya menjadi angka administratif yang disusun berdasarkan kebiasaan tahun sebelumnya. Target harus mencerminkan potensi riil, didukung data yang akurat, dan disertai strategi pencapaian yang jelas,” demikian draf pengembangan komentar yang perlu dikonfirmasi kepada Zamhur.
Menurutnya, setiap OPD yang memiliki sumber penerimaan harus memahami secara terukur potensi yang dikelolanya. Dengan demikian, peluang peningkatan pendapatan dapat diidentifikasi dan hambatan dalam pencapaiannya dapat segera dievaluasi.
“Setiap potensi harus dipetakan, setiap target harus memiliki dasar perhitungan, dan setiap capaian harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak ingin pengelolaan PAD hanya berorientasi pada laporan angka, tetapi harus menghasilkan kinerja nyata bagi daerah,” demikian usulan pernyataan Zamhur.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menggali dan mengelola sumber pendapatan secara optimal, tanpa mengabaikan ketentuan hukum maupun kemampuan masyarakat.
Di sisi lain, penetapan target berbasis potensi juga perlu diikuti keterbukaan informasi mengenai target, realisasi, kendala, dan langkah perbaikan pada setiap sektor penerimaan.
Publik berhak mengetahui sejauh mana potensi pendapatan daerah telah dikelola secara maksimal. Evaluasi tidak semestinya berhenti pada angka capaian, tetapi juga harus melihat apakah seluruh peluang penerimaan telah digarap secara optimal.
Karena itu, tantangan Bapenda bersama OPD penghasil PAD bukan sekadar mengejar angka target, melainkan memastikan setiap potensi daerah dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Kemandirian fiskal tidak dibangun melalui target yang tinggi semata, tetapi melalui keberanian memetakan potensi, ketepatan strategi, dan kesungguhan mempertanggungjawabkan setiap penerimaan daerah.(Red)
