KAMPAR – Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan setiap potensi pendapatan dikelola secara maksimal, termasuk melakukan penataan dan penyelesaian piutang pajak secara profesional, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kampar melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang perdata dan tata usaha negara pada 29 Oktober 2026.
Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat pendampingan dan dukungan hukum dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan kepentingan keperdataan dan administrasi pemerintahan, termasuk pengamanan penerimaan daerah sesuai kewenangan yang berlaku.
Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T,. M.M menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus dibangun melalui pengelolaan yang terukur, didukung data akurat, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
“Optimalisasi PAD bukan semata-mata tentang seberapa besar penerimaan yang dapat dikumpulkan, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap potensi pendapatan harus dikelola secara profesional, setiap kewajiban harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, dan setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar menjadi bagian dari kekuatan pembangunan Kabupaten Kampar,” demikian draf pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Zamhur.
Ia menambahkan, penanganan piutang pajak membutuhkan ketelitian dalam pendataan dan pendekatan yang tepat. Pemerintah daerah harus mampu membedakan persoalan administrasi, keterlambatan pembayaran, serta kewajiban pajak yang memerlukan langkah penyelesaian lebih lanjut.
Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan menjadi salah satu upaya memperkuat kepastian hukum sekaligus memastikan setiap tindakan pemerintah dilaksanakan secara proporsional dan tidak mengabaikan hak wajib pajak.
“Prinsip kami jelas, hak daerah harus diamankan, tetapi hak masyarakat juga harus dihormati. Penagihan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Semuanya harus berdasarkan data, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian draf lanjutan komentarnya.
Di sisi lain, publik juga menaruh perhatian terhadap sejauh mana kerja sama tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Karena itu, Bapenda perlu memperkuat pemetaan piutang berdasarkan jenis pajak, nilai tunggakan, usia piutang, serta perkembangan penyelesaiannya. Data tersebut penting sebagai dasar evaluasi sekaligus untuk mengukur efektivitas strategi penagihan.
Keterbukaan informasi mengenai capaian penagihan secara agregat juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan perlindungan data wajib pajak.
Kerja sama Bapenda dengan Kejaksaan diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut dalam bentuk langkah konkret, terukur, dan memberikan hasil bagi pengamanan penerimaan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya target yang ditetapkan, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah menggali potensi, menyelesaikan kewajiban perpajakan, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Sebab, setiap rupiah yang menjadi hak daerah harus dikelola dengan benar, dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan dikembalikan manfaatnya untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. (putra)
