BATAM– Polemik yang menyeret nama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), Iptu Yanti Harefa, kian menjadi perhatian publik. Ketua Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepri, N. Zega, menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut hingga fakta dan kebenaran terungkap secara objektif.
N. Zega meminta Polda Kepri tidak membiarkan polemik berkembang menjadi perang opini antarpihak. Ia mendesak agar seluruh rekaman CCTV yang relevan, baik terkait dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Djuwita Playgroup maupun proses pemeriksaan BAP yang dipersoalkan, ditelusuri dan diperiksa secara menyeluruh.
Menurutnya, bukti rekaman CCTV dapat menjadi petunjuk penting untuk menguji berbagai keterangan dan tuduhan yang berkembang. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, independen, dan transparan sesuai ketentuan hukum.
“Saya akan mengawal persoalan ini sampai terang. Saya tantang Polda Kepri untuk memastikan seluruh CCTV yang berkaitan dengan perkara diperiksa secara objektif. Jangan sampai publik hanya disuguhi perdebatan dan saling tuding tanpa kejelasan fakta,” tegas N. Zega.
Ia juga menyoroti adanya dugaan intimidasi dalam proses pemeriksaan BAP yang dikaitkan dengan penyidik Iptu Yanti Harefa. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak boleh dianggap benar ataupun diabaikan begitu saja sebelum dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
“Jika memang ada intimidasi, harus dibuktikan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Sebaliknya, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, maka nama baik pihak yang dirugikan juga harus dihormati dan dilindungi. Jangan membangun kesimpulan hanya berdasarkan opini,” ujarnya.
N. Zega menyatakan, apabila ditemukan bukti yang menunjukkan adanya tuduhan tidak benar dan merugikan nama baik Iptu Yanti Harefa, pihaknya siap mendorong agar persoalan tersebut ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan dugaan kekerasan terhadap anak tetap harus menjadi perhatian utama. Pengungkapan fakta tidak boleh mengesampingkan perlindungan anak maupun hak-hak hukum seluruh pihak yang terlibat.
“Jangan sampai persoalan utama justru tenggelam akibat saling menyerang. Anak harus dilindungi, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan, dan aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional. Semua pihak berhak mendapatkan keadilan,” tegasnya.
ONIN DPW Kepri berharap Polda Kepri memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk langkah-langkah pemeriksaan terhadap bukti CCTV yang relevan. Transparansi, menurut N. Zega, merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Meski demikian, keterbukaan informasi tetap harus memperhatikan kerahasiaan materi penyidikan, perlindungan identitas anak, serta hak-hak pihak yang berkepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan hukum mengenai kebenaran dugaan kekerasan terhadap anak maupun tuduhan intimidasi dalam proses pemeriksaan. Seluruh dugaan tersebut perlu diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang sah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Kepri, pihak Djuwita Playgroup, Iptu Yanti Harefa, serta pihak-pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Fakta harus dibuka, bukti harus diuji, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. (Putr)
