KAMPAR – Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah terus menjadi perhatian. Hingga Oktober 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar tercatat mencapai Rp336,05 miliar atau 67,22 persen dari target sebesar Rp499,91 miliar.
Data yang dipublikasikan Katadata Insight Center pada 27 Oktober 2026 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kabupaten Kampar masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Berdasarkan rinciannya, kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak daerah sebesar Rp220,97 miliar, disusul retribusi daerah Rp87,38 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp23,27 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4,43 miliar.
Capaian tersebut memperlihatkan pentingnya peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar dalam mengoordinasikan pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T., M.M., diharapkan terus mendorong penguatan strategi pemungutan, pendataan potensi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD.
“Optimalisasi PAD merupakan tanggung jawab bersama. Kami terus berupaya menggali dan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah melalui peningkatan pendataan, pengawasan, sosialisasi kepada wajib pajak, serta penguatan koordinasi dengan OPD terkait. Kami optimistis upaya yang dilakukan secara konsisten dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah hingga akhir tahun anggaran.”
Ia juga diharapkan menegaskan bahwa peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem pelayanan, transparansi pengelolaan, serta kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Di sisi lain, masih terdapat selisih sekitar Rp163,86 miliar dari target PAD yang perlu diupayakan pencapaiannya. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus momentum bagi Bapenda dan seluruh OPD penghasil PAD untuk bekerja lebih terukur dan mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Penguatan digitalisasi pembayaran, pemutakhiran basis data wajib pajak, pengawasan objek pajak, serta evaluasi berkala terhadap capaian setiap sektor menjadi langkah penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.
Lebih jauh, keberhasilan optimalisasi PAD tidak semestinya hanya diukur dari angka penerimaan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, ketepatan pengawasan, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Masyarakat tentu berharap setiap potensi pendapatan Kabupaten Kampar dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebab, PAD merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik.
Dengan demikian, capaian realisasi PAD hingga Oktober 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kinerja pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus mendorong terwujudnya Kabupaten Kampar yang semakin mandiri secara fiskal.
Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar target angka, melainkan memastikan setiap potensi daerah dikelola secara maksimal dan hasilnya kembali untuk kepentingan masyarakat.(Red)
