PASAMAN BARAT — Polemik pengelolaan parkir di Kabupaten Pasaman Barat kembali menjadi sorotan tajam publik. Aktivis setempat, Muhammad Arifuttajjalli, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola parkir yang dinilai tidak tertib, minim transparansi, serta berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidakteraturan yang bersifat sistemik, mulai dari penarikan retribusi yang tidak memiliki standar jelas, juru parkir yang tidak terdata secara resmi, hingga lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.
“Ini bukan lagi soal kelalaian biasa, tetapi sudah mengarah pada pembiaran. Sistem parkir di Pasaman Barat seperti berjalan tanpa arah dan tanpa pengawasan yang jelas. Publik berhak tahu ke mana aliran uang parkir itu,” tegas Arifuttajjalli.
Sorotan juga diarahkan kepada kinerja bidang perparkiran di Dishub Pasaman Barat yang dinilai belum menunjukkan inovasi maupun penguatan sistem pengawasan di lapangan. Ia menilai lemahnya tata kelola membuka ruang terjadinya potensi penyimpangan.
“Pejabat di bidang perparkiran tidak boleh hanya menjadi penonton. Jika tidak mampu menghadirkan sistem yang transparan, akuntabel, dan modern, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi serius, bahkan pergantian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arifuttajjalli menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait target dan realisasi PAD dari sektor parkir. Menurutnya, kondisi tersebut sangat rawan menimbulkan kecurigaan publik terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Hingga saat ini tidak ada keterbukaan data yang jelas kepada masyarakat. Ini membuka ruang dugaan adanya kebocoran yang bisa terjadi secara sistemik,” tambahnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk segera mengambil langkah tegas melalui beberapa poin penting, di antaranya:
1. Audit menyeluruh pengelolaan parkir daerah
2. Publikasi terbuka target dan realisasi PAD sektor parkir
3. Pendataan dan penertiban ulang juru parkir
4. Digitalisasi sistem pembayaran parkir
5. Evaluasi hingga pencopotan pejabat yang tidak berkinerja maksimal
Menurutnya, sektor parkir merupakan salah satu potensi PAD yang besar, namun tidak akan memberikan kontribusi optimal jika tidak dikelola secara profesional dan transparan.
“Kalau pemerintah serius meningkatkan PAD, maka sektor parkir harus dibenahi. Tapi jika dibiarkan, maka wajar publik mempertanyakan ada apa di balik pengelolaannya,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada perbaikan nyata dari pemerintah daerah.
“Ini uang rakyat. Kami akan terus mengawasi sampai ada perubahan yang benar-benar nyata,” pungkasnya.(Tim)
