PEKANBARU, RIAU — Cipayung Plus Kota Pekanbaru yang terdiri dari PMII, GMKI, GMNI, PMKRI, IMM, dan KAMMI menggelar aksi demonstrasi pada Senin (22/06/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional, Provinsi Riau, dan Kota Pekanbaru yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah dan lembaga terkait.
Sekitar 80 massa aksi berkumpul di Pustaka Wilayah Provinsi Riau sebelum bergerak menuju sejumlah titik penyampaian aspirasi, yakni Tugu Zapin, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan berakhir di Gedung DPRD Provinsi Riau. Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan strategis.
Dalam aksi tersebut, Cipayung Plus Pekanbaru menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan pemberantasan korupsi, evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), pengendalian harga kebutuhan pokok, penolakan kenaikan harga BBM, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Ketua PC PMII Pekanbaru, Muhammad Arsyad, menegaskan DPRD Provinsi Riau harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah, khususnya MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, seluruh program yang menggunakan anggaran negara harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami meminta DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan memastikan program pemerintah tidak menyimpang dari tujuan awalnya,” tegas Muhammad Arsyad.
PMII Pekanbaru juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Riau. Jika ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya, pemerintah diminta segera melakukan perbaikan agar program tersebut tepat sasaran.
Selain itu, mahasiswa mendesak Kejaksaan Tinggi Riau melakukan evaluasi terkait dugaan kaburnya seorang tahanan saat proses menuju persidangan. Cipayung Plus juga meminta DPRD Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas usaha hiburan malam yang diduga tidak sesuai dengan aturan.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Pekanbaru, Benedik Bonaventura Tarigan, menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
Ia menilai pemerintah harus lebih serius menangani persoalan ekonomi, lingkungan, serta memastikan program nasional berjalan sesuai tujuan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan.
Sementara itu, Ketua BPC GMKI Pekanbaru, Agustri Afrianto Sitompul, mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi.
Menurut Agustri, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara.
“Koruptor harus dimiskinkan. Negara tidak boleh kalah dalam upaya merebut kembali aset yang berasal dari tindak pidana korupsi,” ujarnya.
GMKI Pekanbaru juga menyoroti kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Cipayung Plus Pekanbaru menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan bagian dari fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mereka meminta pemerintah dan lembaga terkait tidak hanya menerima tuntutan, tetapi juga memberikan tindak lanjut nyata terhadap persoalan yang disampaikan.
Tim Redaksi
