PEKANBARU – Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, menuai perhatian serius dari berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Pekanbaru.
Koalisi yang terdiri dari PMKRI, PMII, HMI, GMNI, KAMMI, IMM, dan HIMAPERSIS itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas gangguan kelistrikan berskala besar yang dinilai telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan pelayanan publik.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus menilai blackout tersebut tidak sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan pentingnya penguatan sistem energi nasional yang mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut mereka, dampak yang ditimbulkan sangat signifikan, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, lumpuhnya sebagian layanan publik, terhambatnya sistem komunikasi, hingga kendala yang dialami sektor kesehatan, pendidikan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketersediaan listrik merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena itu, pengelolaan sektor energi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik,” demikian salah satu poin dalam pernyataan yang disampaikan.
Cipayung Plus juga menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang komprehensif terkait penyebab utama terjadinya blackout. Penjelasan tersebut dinilai penting untuk menjawab keresahan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kelistrikan nasional.
Selain meminta keterbukaan informasi, organisasi mahasiswa tersebut mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem interkoneksi kelistrikan di Pulau Sumatera. Evaluasi dianggap penting guna memastikan keandalan jaringan dan mencegah terulangnya gangguan serupa di masa mendatang.
Mereka juga mengusulkan pelaksanaan audit independen terhadap sistem transmisi dan mekanisme mitigasi gangguan kelistrikan, khususnya di wilayah Provinsi Riau yang turut terdampak dalam peristiwa tersebut.
Tak hanya itu, Cipayung Plus meminta pemerintah bersama PLN memperkuat sistem tanggap darurat untuk menjamin operasional fasilitas vital saat terjadi gangguan listrik. Rumah sakit, pusat pelayanan publik, jaringan komunikasi, serta sektor-sektor strategis lainnya dinilai harus mendapatkan prioritas dalam penanganan darurat.
Di sisi lain, masyarakat diajak untuk terus mengawal persoalan ini secara objektif dan konstruktif agar menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional yang lebih baik.
Cipayung Plus menegaskan bahwa peristiwa blackout Sumatera-Riau harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Keandalan pasokan energi, menurut mereka, merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dijamin negara demi menjaga aktivitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Negara harus memastikan setiap warga memperoleh pelayanan energi yang andal dan berkelanjutan. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa depan,” tutup pernyataan tersebut.
Tim Redaksi
