Kampar – Isu yang menyeret nama Ahmad Yuzar dalam polemik kondisi UPT SMP Negeri 1 Kampar akhirnya sampai langsung ke meja orang nomor satu di Kabupaten Kampar.
Ketua DPD Wawasan Hukum Nusantara (WHN) Kabupaten Kampar, Muslim, pada Minggu (15/03/2026) sekitar pukul 21.20 WIB mendatangi Balai Bupati Bangkinang untuk menyampaikan langsung informasi yang berkembang di masyarakat terkait sekolah yang sedang viral di media sosial tersebut.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena dalam narasi yang beredar di lingkungan sekolah, nama Bupati Kampar disebut-sebut dalam percakapan internal.
Muslim menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya bersama tim WHN melakukan investigasi langsung ke lingkungan UPT SMP Negeri 1 Kampar.
Dalam kegiatan investigasi tersebut, tim WHN juga sempat bertemu langsung dengan Muhammad Yasir di ruang kerja kepala sekolah pada 6 Februari 2026.
Menurut Muslim, dalam pertemuan tersebut kepala sekolah beberapa kali menyampaikan bahwa dirinya merupakan teman sekolah Bupati Kampar.
Selain itu, kata Muslim, kepala sekolah juga menyampaikan bahwa Bupati pernah meminta agar dirinya tetap menjabat sebagai kepala sekolah dan berpesan agar membangun sekolah dengan baik.
Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan kesan di masyarakat seolah-olah kepala sekolah memiliki kedekatan khusus dengan Bupati.
Mendengar penyampaian tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar memberikan respons tegas.
Ia menegaskan bahwa hubungan pertemanan tidak pernah menjadi alasan untuk melindungi seseorang apabila terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas.
“Jangankan Muhammad Yasir kepala sekolah, Hambali Sekda Kampar teman sekolah saya berhentikan kalau tidak benar,” tegas Ahmad Yuzar.
Pernyataan itu menegaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, dirinya berkomitmen menegakkan aturan tanpa memandang kedekatan personal.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yuzar juga menyampaikan bahwa dirinya akan meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar terkait kondisi sekolah yang saat ini menjadi perhatian publik.
Udo Muslim, Ketua WHN Kampar menegaskan bahwa kedatangannya ke Balai Bupati merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan lembaga pendidikan.
Menurutnya, persoalan yang berkembang tidak hanya menyangkut isu administrasi, tetapi juga kondisi fasilitas belajar siswa yang menjadi perhatian publik.
“Kami berharap semua pihak terbuka dan memberikan penjelasan yang objektif agar persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan,” ujar Muslim.*(Osri)
