PEKANBARU, RIAU — Polemik terkait penginputan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pendidikan di Provinsi Riau menuai sorotan publik. Ketua Gardu Prabowo Riau, Rocky Ramadani, meminta Pemerintah Provinsi Riau mengambil tanggung jawab penuh dan tidak menjadikan jajaran teknis sebagai pihak yang disalahkan.
Rocky menilai persoalan administrasi dan tata kelola pemerintahan tidak semestinya berhenti pada saling melempar kewenangan antarinstansi. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu memastikan koordinasi berjalan efektif serta memberikan solusi terhadap persoalan yang muncul di lapangan.
“Kalau ada persoalan, jangan mencari kambing hitam. Tanggung jawab utama ada pada pemimpin yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan,” ujar Rocky dalam keterangannya.
Ia menyoroti dugaan adanya persoalan dalam penginputan data PAD sektor sekolah yang dinilai perlu mendapat evaluasi menyeluruh. Menurutnya, keterlambatan atau kesalahan administrasi dapat berdampak terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Rocky juga meminta Pemerintah Provinsi Riau membuka informasi secara jelas kepada masyarakat terkait akar persoalan, langkah perbaikan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.
“Publik membutuhkan kepastian, bukan polemik antarinstansi. Yang dibutuhkan adalah penyelesaian dan perbaikan sistem,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi terkait persoalan tersebut.
Tim Redaksi
