Kampar – Praktisi hukum, Dedi Osri, S.H., memberikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar bersama Kejaksaan Negeri Kampar dalam memperkuat tata kelola anggaran pendidikan melalui kerja sama pendampingan hukum.
Menurutnya, kolaborasi ini merupakan langkah preventif yang patut didukung, terutama dalam pengelolaan anggaran publik yang bersumber dari dana negara.
“Pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program adalah langkah progresif. Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk bekerja sesuai koridor hukum dan prinsip akuntabilitas,” tegas Dedi Osri.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni atau sekadar penandatanganan nota kesepahaman.
“Sinergi ini harus berdampak nyata di lapangan. Program revitalisasi sekolah maupun kegiatan pendidikan lainnya wajib terbuka terhadap pengawasan, transparansi anggaran, serta kontrol publik. Jangan sampai kerja sama ini hanya bersifat administratif,” ujarnya.
Dedi juga menegaskan bahwa pendidikan adalah garda terdepan bangsa, sehingga pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Jika pendampingan dilakukan secara serius dan konsisten, potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini,” tambahnya.
Ia berharap sinergi ini benar-benar menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Kampar.*(putra)
