KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor pajak daerah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat sinergi kelembagaan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kampar, Kamis (29/10/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T,. M.M bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Dwianto Prihartono, S.H., M.H. Kegiatan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah.
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah, terutama dalam menghadapi persoalan piutang pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang belum terealisasi.
Melalui peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara, Bapenda memperoleh dukungan hukum dalam penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perpajakan daerah. Ruang lingkupnya mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, hingga tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara teknis, pendampingan tersebut dapat mencakup pemeriksaan pajak daerah, penagihan piutang pajak, pelaksanaan penyitaan sesuai prosedur hukum, hingga penanganan keberatan, gugatan, dan banding.
Kepala Bapenda Kabupaten Kampar, Zamhur, S.T,. M.M menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mengamankan penerimaan PAD.
“Kami ingin penagihan piutang pajak berjalan lebih efektif, tetapi tetap dalam koridor hukum. Dengan pendampingan Kejaksaan, kami lebih kuat dan lebih percaya diri,” ungkap Zamhur.
Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan diharapkan mampu memberikan kepastian dalam penanganan persoalan hukum perpajakan sekaligus memperkuat langkah Bapenda dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Dwianto Prihartono, menyatakan kesiapan jajarannya untuk memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada Bapenda, termasuk pendapat hukum, pendampingan hukum, serta fasilitasi penyelesaian sengketa.
Namun, pelaksanaan pendampingan tersebut tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk melalui permohonan tertulis dari pihak Bapenda. Kedua belah pihak juga berkomitmen menjaga kerahasiaan data wajib pajak.
Lebih dari sekadarkerja sama antarlembaga, langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih tertib, profesional, transparan, dan akuntabel.
Optimalisasi PAD memang membutuhkan strategi yang terukur. Penagihan terhadap piutang pajak harus berjalan efektif, tetapi pada saat yang sama hak wajib pajak juga harus dihormati dan setiap tindakan tetap berlandaskan ketentuan hukum.
Dengan demikian, sinergi Bapenda dan Kejari Kampar diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret, terukur, dan memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Sebab, keberhasilan mengamankan PAD bukan hanya tentang meningkatkan angka penerimaan, tetapi juga memastikan setiap proses pemungutan dan penagihan berlangsung berdasarkan hukum, menjunjung kepastian, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Rahmad)
