PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan penerimaan daerah. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah integrasi sistem pembayaran pajak daerah melalui teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan skema realtime splitting bersama PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah).
Pembahasan strategis tersebut berlangsung di Sharia Digital Center, Menara Dang Merdu BRK Syariah, Senin (19/10/2026), dengan melibatkan Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah serta jajaran Bapenda Kabupaten Kampar.
Integrasi ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dalam menciptakan sistem pembayaran pajak daerah yang lebih praktis, cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui mekanisme split payment, pembayaran masyarakat dapat mencakup nilai transaksi sekaligus komponen pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga bagian pajak diharapkan dapat langsung disalurkan ke rekening pemerintah daerah melalui sistem yang terintegrasi.
Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana, menyampaikan bahwa pengembangan sistem tersebut merupakan bagian dari komitmen perbankan dalam mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, diperlukan kesesuaian sistem dan koordinasi antara pihak perbankan dengan pemerintah daerah agar penerapan integrasi pembayaran dapat berjalan optimal dan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Ia juga menjelaskan bahwa implementasi program akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, penentuan jenis usaha yang menjadi sasaran awal, serta penyesuaian tarif pajak berdasarkan ketentuan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Kampar, Andre, menyampaikan bahwa pembahasan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi daerah.
Menurutnya, integrasi pembayaran pajak membutuhkan sinergi antarlembaga, terutama dalam memastikan mekanisme pelaksanaan, kesiapan teknologi, serta kesesuaian dengan regulasi perpajakan daerah.
Ia berharap pembahasan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun sistem pembayaran yang lebih efektif, sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
Dalam kesempatan itu, Andre juga menyampaikan capaian Kabupaten Kampar yang kembali meraih peringkat kedua nasional dalam penilaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Lebih dari sekadar menghadirkan kemudahan pembayaran, penerapan QRIS realtime splitting memiliki arti penting dalam memperkuat tata kelola pajak daerah. Sistem yang terintegrasi diharapkan dapat meminimalkan potensi keterlambatan penyaluran penerimaan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta memperkuat transparansi transaksi.
Namun demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi, melainkan juga dari efektivitas penerapannya, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, sinergi Bapenda Kabupaten Kampar dan BRK Syariah diharapkan tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi berlanjut pada pematangan teknis, uji coba, hingga implementasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang semakin modern, terbuka, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Kampar.
Transformasi digital pajak pada akhirnya bukan sekadar soal kemudahan bertransaksi, tetapi bagaimana setiap rupiah penerimaan daerah dapat dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan. (Putra)
