JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan mengembangkan perkara korupsi yang saat ini tengah disidangkan apabila ditemukan fakta hukum baru yang mengarah pada pihak lain yang belum diproses dalam perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat menanggapi munculnya nama SF Hariyanto dalam keterangan sejumlah saksi di persidangan kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Riau nonaktif.
Menurut Asep, setiap fakta yang terungkap di ruang sidang menjadi perhatian serius KPK dan akan dicatat sebagai bagian dari evaluasi penanganan perkara. Keterangan para saksi maupun alat bukti yang muncul selama persidangan akan dianalisis oleh tim jaksa penuntut umum untuk menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana lain yang belum terungkap pada tahap penyidikan.
“Kami mengikuti jalannya persidangan dan mencatat seluruh fakta yang muncul. Jika terdapat fakta baru yang relevan, tentu akan menjadi bahan kajian lebih lanjut,” ujar Asep kepada wartawan.
Ia menjelaskan, setelah proses persidangan selesai, jaksa penuntut umum akan menyusun laporan lengkap mengenai perkembangan perkara, termasuk berbagai fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Asep menegaskan, apabila ditemukan indikasi kuat mengenai keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta persidangan, KPK tidak menutup kemungkinan membuka penyelidikan maupun penyidikan baru.
“Jika dari hasil evaluasi ditemukan fakta baru yang mengarah pada tindak pidana lain atau pihak yang belum dimintai pertanggungjawaban hukum, tentu perkara itu dapat dikembangkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Pernyataan tersebut mendapat sorotan publik karena dalam beberapa agenda persidangan terakhir, sejumlah saksi disebut menyampaikan keterangan yang menyinggung nama SF Hariyanto. Namun hingga saat ini, KPK belum mengumumkan adanya status hukum baru terhadap yang bersangkutan.
KPK juga menegaskan bahwa kemunculan nama seseorang dalam persidangan tidak otomatis menjadikan orang tersebut sebagai tersangka. Penetapan tersangka hanya dapat dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, sikap KPK yang membuka ruang pengembangan perkara menunjukkan bahwa setiap fakta persidangan akan ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari proses penegakan hukum apabila ditemukan bukti yang memadai.
Perkembangan ini membuat perhatian publik kini tertuju pada jalannya persidangan dan hasil evaluasi jaksa KPK. Apakah fakta-fakta yang muncul akan berujung pada pengembangan perkara atau bahkan penetapan tersangka baru, seluruhnya akan bergantung pada kekuatan alat bukti yang berhasil dihimpun penyidik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari SF Hariyanto terkait penyebutan namanya dalam persidangan tersebut.
(Redaksi)
