Rekonstruksi Makna Fakir dan Miskin:
Dari Bantuan Menuju Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Oleh: Dedi Osri
Kemiskinan di negeri ini terlalu sering dibaca dengan cara yang sederhana. Seolah-olah persoalan selesai ketika angka statistik menurun, atau ketika bantuan sosial tersalurkan. Padahal, di balik angka-angka itu, ada persoalan yang jauh lebih dalam: struktur ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Indonesia bukan negara miskin. Kita punya sumber daya alam melimpah, potensi ekonomi besar, dan bonus demografi yang menjanjikan. Namun, di tengah semua itu, masih ada jutaan orang yang hidup dalam keterbatasan. Ini bukan sekadar ironi—ini adalah kegagalan cara pandang.
Selama ini, fakir dan miskin dipahami sebagai mereka yang tidak punya harta. Definisi ini terlalu dangkal untuk menjelaskan realitas hari ini. Kemiskinan modern bukan hanya soal isi dompet, tetapi soal akses, kesempatan, dan posisi dalam sistem ekonomi.
Mereka yang disebut miskin hari ini adalah mereka yang tidak punya akses terhadap sumber daya produktif. Mereka yang tidak punya kapasitas untuk bersaing. Dan yang lebih penting, mereka yang terjebak dalam struktur ekonomi yang tidak memberi ruang untuk naik.
Di titik ini, kemiskinan tidak lagi bisa dilihat sebagai masalah individu, melainkan persoalan sistemik.
Dalam pandangan Joseph Stiglitz, pasar yang dibiarkan tanpa koreksi justru akan memperlebar jurang ketimpangan. Sementara Ha-Joon Chang menegaskan bahwa negara harus hadir aktif dalam membentuk struktur ekonomi yang lebih adil.
Artinya jelas: kemiskinan tidak akan selesai jika negara hanya berperan sebagai penyalur bantuan.
Belajar dari Mereka yang Berhasil
Dunia sudah memberi contoh.
China, misalnya, tidak mengentaskan kemiskinan dengan sekadar bantuan. Mereka membangun industri, menciptakan lapangan kerja, dan menghubungkan desa dengan sistem ekonomi nasional. Negara hadir, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pengarah.
Sementara India memilih jalan berbeda. Mereka mendorong digitalisasi, memperluas inklusi keuangan, dan membuka akses bagi masyarakat kecil untuk masuk ke sistem ekonomi. Hasilnya mungkin tidak sempurna, tapi arah kebijakannya jelas: membuka peluang.
Dari dua negara itu, ada satu benang merah yang tidak bisa diabaikan—kemiskinan hanya bisa dikurangi ketika akses diperluas.
Indonesia: Masih Setengah Jalan
Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan masih sering berjalan sendiri-sendiri. Bantuan sosial ada, program pemberdayaan ada, hilirisasi berjalan. Tapi semuanya seperti berdiri di jalur masing-masing.
Padahal, tanpa integrasi, kebijakan hanya akan menjadi serpihan.
Dalam perspektif Dani Rodrik, pembangunan yang berhasil adalah yang mampu menciptakan sektor produktif yang menyerap tenaga kerja secara luas. Ini yang belum sepenuhnya terjadi di Indonesia.
Kita terlalu lama nyaman dengan pendekatan karitatif. Bantuan diberikan, tetapi akar persoalan tidak disentuh.
Koperasi: Jalan yang Terlupakan
Di tengah kebuntuan itu, sebenarnya Indonesia punya satu instrumen yang sering dilupakan: koperasi.
Gagasan Koperasi Merah Putih seharusnya tidak dilihat sebagai program biasa. Ini bisa menjadi jalan tengah antara pasar bebas dan intervensi negara. Koperasi memberi ruang bagi rakyat untuk tidak hanya menjadi objek, tetapi pelaku ekonomi.
Melalui koperasi, akses terhadap modal bisa diperluas. Distribusi ekonomi bisa lebih adil. Dan yang paling penting, ekonomi lokal bisa tumbuh dari bawah.
Namun, kita juga harus jujur. Koperasi di Indonesia punya sejarah panjang dengan masalah tata kelola. Banyak yang gagal bukan karena konsepnya salah, tetapi karena pengelolaannya lemah.
Sebagaimana diingatkan Elinor Ostrom, keberhasilan institusi kolektif sangat bergantung pada kepercayaan, aturan yang jelas, dan partisipasi aktif anggotanya.
Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi slogan.
Saatnya Mengubah Arah
Kemiskinan tidak akan selesai dengan pendekatan yang sama. Kita butuh perubahan cara pandang.
Fakir dan miskin hari ini bukan lagi sekadar mereka yang tidak punya harta. Mereka adalah mereka yang tidak punya akses, tidak punya kapasitas, dan tidak punya kesempatan.
Artinya, solusi tidak bisa berhenti pada bantuan. Solusi harus masuk ke sistem.
Industrialisasi harus menciptakan pekerjaan. Sektor pangan harus meningkatkan pendapatan rakyat. Pendidikan harus melahirkan kapasitas. Dan koperasi harus membuka akses ekonomi.
Semua itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus terhubung.
Penutup
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mengelola dan mendistribusikannya secara adil.
Belajar dari China dan India, satu hal menjadi jelas: kemiskinan tidak akan hilang jika hanya dikelola—ia harus diubah dari akarnya.
Dan perubahan itu dimulai dari satu hal sederhana, tapi mendasar:
cara kita memahami makna fakir dan miskin.
Catatan
Joseph Stiglitz
Ha-Joon Chang
Dani Rodrik
Elinor Ostrom
