RENGAT — Tanpa sirene, tanpa pengumuman, dan tanpa bocoran informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan mendadak di Kantor Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Kamis sore (18/12/2025). Operasi senyap ini langsung mengubah suasana pusat pemerintahan daerah menjadi sunyi, tegang, dan penuh tanda tanya.
Sekitar pukul 16.00 WIB, sejumlah kendaraan berwarna gelap memasuki halaman kantor bupati. Sekitar 10 penyidik KPK turun dan bergerak cepat menuju sejumlah ruangan strategis. Tidak ada agenda seremonial.
Tidak ada kunjungan formal. Kehadiran mereka menandai adanya dugaan perkara serius yang tengah ditangani lembaga antirasuah.
Aktivitas pemerintahan pun seketika tersendat. Sejumlah ruangan dijaga ketat aparat keamanan. Pegawai tampak bergerak terbatas, sebagian memilih menghindari awak media.
Hingga menjelang malam, penggeledahan masih berlangsung, mengindikasikan adanya dokumen dan data penting yang sedang ditelusuri secara mendalam.
KPK memilih bungkam selama proses berlangsung. Tidak ada keterangan resmi mengenai jenis perkara, pihak yang disasar, maupun barang bukti yang dicari. Namun dalam praktik penegakan hukum, penggeledahan kantor kepala daerah bukanlah langkah biasa.
Tindakan ini umumnya dilakukan ketika penyidik telah mengantongi indikasi kuat dan membutuhkan pengamanan cepat terhadap dokumen penting agar tidak hilang atau dimusnahkan.
Langkah senyap KPK ini pun memicu spekulasi luas di tengah publik. Penggeledahan kantor bupati kerap menjadi pintu awal terbongkarnya kasus besar, mulai dari dugaan korupsi anggaran daerah, proyek infrastruktur strategis, hingga praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
Hingga berita ini diturunkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyampaikan keterangan resmi terkait substansi perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, termasuk Bupati, juga belum memberikan pernyataan resmi kepada publik.
Situasi ini menempatkan Indragiri Hulu dalam sorotan tajam penegak hukum nasional. Publik kini menanti perkembangan lanjutan, apakah operasi senyap ini akan berujung pada penetapan tersangka atau justru membuka tabir skandal yang lebih besar di tubuh pemerintahan daerah.*(D.O)
