Pekanbaru – Cipayung Plus Kota Pekanbaru yang terdiri dari HMI, KAMMI, PMII, PMKRI, HIMAPERSIS, dan IMM menyatakan sikap keras dan tanpa kompromi atas krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara masif dan berulang di Kota Pekanbaru.
Di tengah penderitaan masyarakat, justru muncul pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau bersama PT. Pertamina yang menyebutkan bahwa “stok BBM aman dan terkendali.” Pernyataan ini bukan hanya tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi juga menyesatkan publik karena bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan.
Menurut Rahmatul Aufa Ketua Umum IMM, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari kata “aman”. Masyarakat dipaksa antre berjam-jam bahkan sejak dini hari, SPBU berulang kali kehabisan stok, distribusi tidak merata, dan aktivitas ekonomi rakyat terganggu secara luas. Ini bukan gangguan teknis ini krisis nyata yang dibiarkan terjadi.
Senada dengan itu, Muhammad Atla Aditya Ketua Umum HIMAPERSIS, menegaskan bahwa kondisi ini adalah ironi yang tidak dapat diterima. Riau merupakan salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, namun masyarakatnya justru kesulitan mendapatkan BBM. Di mana keadilan bagi masyarakat di daerah penghasil? Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam tata kelola energi yang tidak berpihak kepada rakyat.
Kemudian, Raihan perwakilan HMI, menilai bahwa perbedaan antara klaim “stok aman” dengan kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakjujuran publik serta lemahnya pengawasan negara dalam distribusi energi.
Lebih lanjut, Benedik Bonaventura Tarigan, Ketua Presidium PMKRI, mempertanyakan Jika memang stok BBM benar-benar aman dan distribusi berjalan normal, seharusnya masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah persoalannya ada pada distribusi, pengawasan, atau justru transparansi informasi kepada publik?
Sementara itu, Muhammad Arsyad rsyad, Ketua Umum PMII, menyampaikan bahwa krisis ini telah menghantam langsung kehidupan ekonomi rakyat kecil, dan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melindungi masyarakat.
Kemudian, Muhammad Ariffutajjali perwakilan KAMMI, menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, maka gelombang perlawanan mahasiswa akan turun ke jalan dan tidak bisa dihentikan.
Berdasarkan seluruh fakta tersebut, Cipayung Plus Kota Pekanbaru menyatakan:
1. PT. Pertamina telah gagal total dalam menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di Riau.
2. Pernyataan “stok aman dan terkendali” adalah bentuk penyesatan publik yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
3. Menuntut pertanggungjawaban langsung dari Direktur dan jajaran manajemen PT. Pertamina, termasuk membuka secara transparan data distribusi, kuota, dan kondisi sebenarnya.
4. Mendesak audit total tanpa kompromi untuk mengusut dugaan penimbunan, mafia distribusi, serta penyimpangan BBM subsidi.
5. Menuntut pemerintah pusat dan daerah berhenti membangun narasi semu, dan segera menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
6. Memberikan ultimatum keras: jika tidak ada perbaikan nyata dan terukur dalam waktu dekat, maka aksi massa besar akan digelar, tekanan publik akan diperluas, dan pencopotan pejabat yang bertanggung jawab akan didorong secara terbuka.
Cipayung Plus Kota Pekanbaru menegaskan: Riau adalah daerah penghasil minyak, tetapi rakyatnya justru kesulitan mendapatkan BBM. Ini adalah ketidakadilan yang nyata dan tidak bisa ditoleransi. Ketika rakyat antre berjam-jam, sementara pemerintah menyatakan “aman”, maka yang rusak bukan hanya sistem, tetapi juga kejujuran dan keberpihakan.(Tim)
