KAMPAR, 01 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar memberikan penegasan terkait isu yang berkembang di ruang publik mengenai hubungan antara Plt. Kepala Dinas PUPR dan pimpinan daerah.
Isu yang sempat viral tersebut menyebut adanya ketidakharmonisan antara Afrudin Amga dengan Ahmad Yuzar. Namun, Pemerintah Kabupaten Kampar memastikan bahwa informasi tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Diskominfo Kampar menegaskan bahwa roda pemerintahan saat ini berjalan dengan baik, solid, serta tetap fokus pada agenda pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Hubungan kerja antara pimpinan dan seluruh perangkat daerah tetap berjalan profesional, harmonis, dan sesuai dengan mekanisme birokrasi yang berlaku,” demikian keterangan resmi yang disampaikan.
Sementara itu, Afrudin Amga sendiri menyikapi isu tersebut dengan santai dan bijak. Ia menilai dinamika informasi merupakan hal yang biasa dihadapi oleh pejabat publik, terlebih di tengah perkembangan media digital yang sangat cepat.
Menurutnya, setiap informasi yang beredar perlu disikapi secara proporsional dan tidak langsung dipercaya tanpa klarifikasi dari sumber yang kredibel.
Di sisi lain, Diskominfo Kampar juga melihat munculnya isu tersebut tidak terlepas dari dinamika birokrasi yang saat ini sedang berkembang, termasuk rencana pelaksanaan assessment untuk sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Namun demikian, masyarakat diimbau untuk tidak mengaitkan isu yang belum tentu kebenarannya dengan proses resmi pemerintahan yang sedang berjalan.
Tokoh masyarakat Kampar, Nur Adlin, turut menyampaikan pandangannya bahwa narasi yang berkembang di publik cenderung tidak logis jika dilihat dari sistem kerja pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa hubungan antara kepala daerah dan kepala dinas merupakan hubungan struktural yang bersifat vertikal, sehingga seluruh kebijakan dan program berjalan berdasarkan arahan pimpinan daerah.
“Dalam sistem pemerintahan, kepala dinas adalah pelaksana kebijakan kepala daerah. Jadi tidak tepat jika dikaitkan dengan istilah konflik seperti yang beredar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana kondusif, terutama dalam momentum bulan Syawal yang seharusnya menjadi ajang mempererat silaturahmi dan persatuan.
Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Diskominfo juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dan media dalam menjaga kualitas informasi publik. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu stabilitas daerah.
Dengan komitmen kuat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi, Pemkab Kampar memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan optimal demi kepentingan masyarakat luas.
Melalui sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem informasi yang sehat, akurat, serta mampu mendukung kemajuan Kabupaten Kampar ke depan.*(Redo)
