Pekanbaru — Kebijakan pengadaan pakaian adat senilai Rp220 juta menuai perhatian publik di Kota Pekanbaru. Di tengah berbagai persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat, mulai dari jalan rusak, banjir, hingga pelayanan publik yang dinilai belum maksimal, penggunaan anggaran tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Sorotan ini ramai dibicarakan di media sosial setelah beredarnya poster kritik yang mempertanyakan sensitivitas pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran daerah. Banyak warga menilai dana ratusan juta rupiah seharusnya dapat lebih difokuskan pada kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
“Budaya memang penting dijaga, tetapi kebutuhan dasar masyarakat juga harus menjadi perhatian utama,” tulis salah satu komentar warga di media sosial.
Sejumlah masyarakat menilai pengeluaran untuk kebutuhan seremonial sebaiknya dilakukan secara lebih efisien, terlebih kondisi infrastruktur di beberapa titik kota masih membutuhkan perhatian serius. Keluhan terkait jalan berlubang, genangan banjir saat hujan, serta antrean pelayanan publik masih menjadi persoalan yang sering disampaikan warga.
Pengamat kebijakan publik juga menilai transparansi penggunaan anggaran daerah sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Pemerintah dinilai perlu menjelaskan secara terbuka tujuan, manfaat, serta urgensi dari pengadaan tersebut.
“Setiap rupiah dari APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar salah seorang warga Pekanbaru.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi terkait rincian penggunaan anggaran tersebut. Publik berharap pemerintah dapat memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Di sisi lain, masyarakat tetap berharap pemerintah daerah dapat lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung.
“Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. (Tim)
