Kampar, 14 April 2026— Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Riau terus memperkuat sinergi dalam membangun sistem data yang akurat, terintegrasi, dan berkualitas sebagai fondasi utama pembangunan daerah ke depan. Langkah ini dinilai menjadi kunci penting dalam menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai agenda strategis, termasuk penguatan koordinasi penyediaan data pembangunan hingga persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menegaskan bahwa data statistik bukan sekadar angka, melainkan instrumen penting untuk membaca kondisi riil daerah. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang valid agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan.
Ia menjelaskan, pendataan ekonomi yang dilakukan BPS nantinya akan memotret secara menyeluruh aktivitas usaha mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar. Hasil pendataan tersebut diharapkan mampu menjadi gambaran konkret kekuatan ekonomi Riau sekaligus bahan evaluasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau menilai penguatan data menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Data yang presisi diyakini mampu membantu pemerintah dalam menyusun program prioritas, mempercepat pengentasan kemiskinan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus mendukung penuh proses pengumpulan dan validasi data agar menghasilkan informasi yang benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan terhadap penguatan sistem data pembangunan juga datang dari Bupati Kampar, Ahmad Yuzar. Ia menilai keakuratan data menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut Ahmad Yuzar, pemerintah daerah saat ini dituntut bekerja cepat, tepat, dan terukur. Karena itu, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar diminta aktif mendukung sinkronisasi data agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pembangunan yang berhasil harus dimulai dari data yang benar. Dengan data yang valid, pemerintah bisa menentukan prioritas program secara tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPS terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan modern berbasis data serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar maupun Provinsi Riau secara umum.
Langkah strategis ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Riau tengah bergerak menuju tata kelola pembangunan modern berbasis data. Dengan dukungan informasi statistik yang akurat dan terintegrasi, pemerintah optimistis mampu menghadirkan kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak nyata bagi kemajuan daerah.(redo)
