PEKANBARU — Provinsi Riau kembali ldipaksa menelan pil pahit. Di tengah gelimang keuntungan industri sawit nasional, Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Riau dan kabupaten/kota penghasil justru ambruk drastis hingga menyulut gelombang kritik publik.
Data review DBH Sawit memperlihatkan penurunan yang bukan lagi sekadar koreksi anggaran, melainkan sudah menyerupai “pengeringan hak daerah”. Pada 2023, total DBH Sawit untuk Riau dan daerah penghasil masih berada di angka sekitar Rp392 miliar. Namun memasuki 2026, nilainya terjun bebas hingga tinggal Rp96,1 miliar.
Angka itu membuat banyak pihak geram. Pasalnya, Riau selama ini dikenal sebagai salah satu jantung produksi sawit nasional yang menyumbang devisa besar bagi negara. Namun ketika keuntungan sawit terus mengalir deras ke pusat, daerah penghasil malah mendapat bagian yang kian mengecil.
Provinsi Riau sendiri mengalami penurunan tajam dari Rp83,1 miliar pada 2023 menjadi hanya Rp20,6 miliar di 2026. Kondisi serupa menghantam hampir seluruh kabupaten/kota penghasil sawit.
Kabupaten Indragiri Hilir yang sebelumnya menerima Rp43,3 miliar kini tinggal Rp5,3 miliar. Rokan Hilir anjlok dari Rp39,2 miliar menjadi Rp6,5 miliar. Kampar turun dari Rp34,7 miliar menjadi Rp10,9 miliar. Bahkan Kota Dumai yang menjadi jalur strategis industri sawit nasional ikut merosot drastis dari Rp16,7 miliar menjadi hanya Rp2,9 miliar.
Ironisnya, saat dana terus dipangkas, daerah justru masih harus menanggung dampak paling berat dari industri sawit. Jalan rusak akibat kendaraan bertonase tinggi, banjir, konflik lahan, pencemaran lingkungan, hingga kerusakan infrastruktur menjadi persoalan yang tiap tahun menghantui masyarakat di daerah penghasil.
Situasi ini memantik kemarahan publik. Banyak kalangan menilai pemerintah pusat tidak serius memperhatikan daerah penghasil sawit dan hanya menjadikan Riau sebagai “ladang uang negara”.
“Riau menghasilkan sawit, tapi yang tinggal di daerah cuma debu, lumpur, jalan hancur, dan konflik. Duitnya ke mana?” kritik warga yang ramai beredar di media sosial.
Penurunan DBH Sawit ini juga dinilai berpotensi memukul pembangunan daerah. Sejumlah program strategis seperti perbaikan jalan produksi, pembangunan infrastruktur pedesaan, hingga pemberdayaan petani sawit rakyat terancam tersendat akibat minimnya dukungan fiskal.
Desakan pun mulai menguat agar pemerintah pusat membuka secara transparan formula pembagian DBH Sawit. Banyak pihak meminta evaluasi total terhadap kebijakan fiskal sawit nasional agar daerah penghasil tidak terus menjadi korban ketimpangan berkepanjangan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin muncul gelombang ketidakpercayaan daerah terhadap komitmen pemerintah pusat dalam membangun keadilan fiskal bagi wilayah penghasil sumber daya alam. Sebab bagi masyarakat Riau, sawit bukan hanya soal angka keuntungan negara — tetapi juga soal harga lingkungan dan masa depan daerah yang selama ini ikut dipertaruhkan.(Tim)
